foto ilustrasi
Kamis, 04/06/2015 16:00 WIB
Jakarta -Pemerintah melalui Kementerian
Pertanian (kementan) mentargetkan swasembada pangan bisa tercapai di
tahun 2017 mendatang. Salah satu komponen penting untuk mencapai target
tersebut adalah peran tenaga penyuluh pertanian.
Sayangnya nasib tenaga penyuluh pertanian khususnya yang berstatus Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh pertanian (THL-TBPP) tidak jelas. Mereka pun tidak malu-malu mencurahkan keluhannya di depan pejabat Kementan. yang hadir di hari terakhir penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Kementan 2015.
"Penyuluh banyak diambil dari daerah-daerah. Nggak bisa dilatih 3-4 hari saja. Kenapa sarjana pertanian jadi lari cari kerja di luar pertanian? karena di kami saja, penyuluh yang sudah bertahun-tahun mengabdi masih berstatus tenaga harian lapang (THL) nggak pernah diangkat tetap atau PNS," keluh salah seorang tenaga penyuluh asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat di Gedung Kementan Ragunan, Jakarta, Kamis (4/6/2015).
Kemudian hal yang sama juga dilontarkan Kepala Dinas Pertanian Tabalong, Kalimantan Selatan (Kalsel) Mugni. Ia melihat cara kerja yang cukup berat yang dilakukan tenaga penyuluh pertanian tidak diimbangi dengan penghasilan dan fasilitas yang diberikan pemerintah.
"UPSUS (Upaya Khusus) Pajale (Padi, Jagunng, Kedelai) targetnya luar biasa. Tapi penyuluh kita hanya diberi Rp 150.000/bulan selama 6 bulan dan tidak ada fasilitas kendaraan," tambahnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Pending Dadih Permana menjelaskan, bila tanggung jawab tenaga penyuluh pertanian bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi daerah.
"Penyuluh itu aparat daerah kewenangan ada di daerah dan berada di bawah otonomi daerah. Kemampuan APBD tiap daerah untuk pengadaan penyuluh berbeda-beda. Kita harus perhatikan daerah yang APBDnya kurang. Kita ingin semua penyuluh baik PNS hingga THL dibekali pelatihan-pelatihan. Namun program kami tetap ada prioritasnya," tukasnya. (wij/rrd)
Sayangnya nasib tenaga penyuluh pertanian khususnya yang berstatus Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh pertanian (THL-TBPP) tidak jelas. Mereka pun tidak malu-malu mencurahkan keluhannya di depan pejabat Kementan. yang hadir di hari terakhir penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Kementan 2015.
"Penyuluh banyak diambil dari daerah-daerah. Nggak bisa dilatih 3-4 hari saja. Kenapa sarjana pertanian jadi lari cari kerja di luar pertanian? karena di kami saja, penyuluh yang sudah bertahun-tahun mengabdi masih berstatus tenaga harian lapang (THL) nggak pernah diangkat tetap atau PNS," keluh salah seorang tenaga penyuluh asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat di Gedung Kementan Ragunan, Jakarta, Kamis (4/6/2015).
Kemudian hal yang sama juga dilontarkan Kepala Dinas Pertanian Tabalong, Kalimantan Selatan (Kalsel) Mugni. Ia melihat cara kerja yang cukup berat yang dilakukan tenaga penyuluh pertanian tidak diimbangi dengan penghasilan dan fasilitas yang diberikan pemerintah.
"UPSUS (Upaya Khusus) Pajale (Padi, Jagunng, Kedelai) targetnya luar biasa. Tapi penyuluh kita hanya diberi Rp 150.000/bulan selama 6 bulan dan tidak ada fasilitas kendaraan," tambahnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Pending Dadih Permana menjelaskan, bila tanggung jawab tenaga penyuluh pertanian bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi daerah.
"Penyuluh itu aparat daerah kewenangan ada di daerah dan berada di bawah otonomi daerah. Kemampuan APBD tiap daerah untuk pengadaan penyuluh berbeda-beda. Kita harus perhatikan daerah yang APBDnya kurang. Kita ingin semua penyuluh baik PNS hingga THL dibekali pelatihan-pelatihan. Namun program kami tetap ada prioritasnya," tukasnya. (wij/rrd)
Sumber: Lani Pujiastuti - detikfinance
Tidak ada komentar:
Posting Komentar